TENGGARONG – Di tengah hijaunya bentang alam Kenohan, sebuah bangunan baru berdiri tegak dengan cat putih bersih dan garis arsitektur modern.
Namun, bukan sekadar bangunan yang diresmikan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah pada Sabtu (5/4/2025), melainkan tekad baru untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, transparan, dan manusiawi di Desa Kahala.
Dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti, peresmian Kantor Desa Kahala menandai babak baru pemerintahan desa di wilayah hulu Kukar.
Di balik seremoni sederhana itu, tersimpan harapan besar, perubahan paradigma pelayanan dari sekadar formalitas, menjadi pelayanan yang mengutamakan warga sebagai pusatnya.
Bupati Edi tidak ingin kantor desa ini hanya menjadi monumen pembangunan fisik. Dalam sambutannya, ia menyentil realitas yang kerap terjadi—bangunan berdiri megah, namun tak diiringi dengan perubahan cara kerja dan semangat pelayanan.
“Kita ini kadang terlalu fokus membangun, tapi lupa merawat. Dan lebih dari itu, lupa membenahi cara melayani. Gedung bagus tidak berarti apa-apa kalau perilaku kita tidak berubah,” ujarnya tegas di hadapan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga yang hadir.
Ia menegaskan, kantor desa harus menjadi pusat pelayanan publik yang aktif dan responsif. Tidak lagi ada warga yang datang jauh-jauh hanya untuk menunggu perangkat desa yang tidak hadir, atau pelayanan yang lambat dan tidak ramah.
“Kita harus ubah cara pandang. Kantor ini milik rakyat. Setiap meja, kursi, dan ruangan yang dibangun dari uang negara ini harus menghadirkan manfaat langsung untuk masyarakat. Jangan ada lagi alasan," tegas Edi.
Kantor Desa Kahala tidak hanya dirancang untuk aktivitas administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, bangunan ini diproyeksikan sebagai pusat komunal—tempat musyawarah, ruang pendidikan warga, hingga lokasi pertemuan yang mendorong partisipasi dalam pembangunan desa.
Dengan aula terbuka, ruang rapat desa, serta area layanan publik yang lebih terorganisir, kantor ini menjadi tempat di mana suara rakyat bisa didengar lebih leluasa dan dihargai.
“Desa harus menjadi tempat demokrasi yang nyata. Di sinilah keputusan-keputusan penting harus dibuat bersama. Kantor desa harus terbuka bagi semua warga, bukan hanya milik elit desa,” ujar Camat Kenohan dalam sambutannya yang turut mengiringi Bupati.
Edi Damansyah juga menegaskan bahwa tantangan pelayanan di desa pedalaman seperti Kahala bukan soal jarak semata, tapi juga soal pola pikir.
Kantor desa ini harus menjadi awal dari perubahan budaya birokrasi—dari yang lambat menjadi gesit, dari tertutup menjadi transparan.
Ia mendorong agar perangkat desa terus memperbarui pengetahuan dan kemampuan pelayanan digital. Menurutnya, tak ada alasan tertinggal di era teknologi meskipun berada di hulu.
“Kita tidak bisa terus berlindung di balik alasan wilayah pedalaman. Kalau kita mau, kita bisa. Pemerintah desa harus menjadi teladan. Saya minta pelayanan berbasis data, sistem yang tertata, dan keterbukaan informasi kepada warga,” pintanya.
Suasana haru dan antusias terasa saat warga berkeliling melihat ruangan demi ruangan di kantor desa yang baru.
Para tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi dan harapan bahwa kantor ini bukan sekadar bangunan, melainkan penanda hadirnya negara lebih dekat ke rakyat.
Dialog singkat antara Bupati dan warga menghasilkan beberapa aspirasi pembangunan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan desa, hingga peningkatan akses layanan kesehatan.
“Semoga kantor ini bisa menjadi tempat kami menyampaikan aspirasi dengan mudah dan pelayanan jadi lebih cepat,” ujar seorang warga.
Pemerintah Kabupaten Kukar, melalui Dinas PU, menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kantor ini kepada Pemerintah Desa Kahala.
Namun, Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan kantor desa bukan hanya pada pembangunannya, melainkan pada bagaimana masyarakat merasakan kehadirannya.
“Desa modern bukan berarti serba digital saja. Tapi desa yang warganya merasa dilayani dengan adil, cepat, dan penuh hormat. Itu baru desa yang maju,” pungkas Edi, menutup kunjungannya.
Peresmian Kantor Desa Kahala bukan hanya cerita pembangunan infrastruktur. Ini adalah kisah awal dari transformasi tata kelola pemerintahan desa, yang berpihak pada rakyat, berpijak pada transparansi, dan berakar pada semangat gotong royong. (adv)
