Samarinda - Pengetatan anggaran kembali menjadi tantangan bagi pemerintah daerah setelah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) diumumkan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terhambatnya berbagai program layanan publik, terutama di sektor yang membutuhkan dukungan anggaran rutin.
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menilai situasi ini harus menjadi alarm bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan serius dalam manajemen keuangan.
Menurutnya, daerah perlu segera melakukan perubahan cara kerja, bukan sekadar menunggu bantuan anggaran dari provinsi maupun pusat.
“Daerah-daerah yang terkait dengan adanya pemotongan TKD ini harus tetap berupaya untuk bagaimana meningkatkan sumber pendapatan asli daerah yang lain,” tegasnya dalam rapat pembahasan anggaran, Kamis (20/11/2025).
Syarifatul menilai bahwa selama ini masih ditemukan sejumlah pos pengeluaran yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan masyarakat. Kegiatan seremonial, pengadaan kebutuhan penunjang, hingga belanja ATK disebut sebagai area yang perlu ditata lebih disiplin.
“Harus melakukan efisiensi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial atau aksesoris ATK dan lain sebagainya itu,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam menciptakan terobosan PAD baru. Menurut Syarifatul, pola lama yang hanya mengandalkan pendapatan dari sektor-sektor konvensional tidak lagi dapat menopang kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.
“Inovasi hal-hal yang baru itu penting untuk mendongkrak PAD,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia meminta agar seluruh OPD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja mereka. Program yang kurang efektif sebaiknya dihentikan atau direvisi, sehingga anggaran dapat diarahkan ke kebutuhan yang lebih strategis demi menjaga keberlanjutan layanan publik.
Syarifatul menegaskan bahwa pemotongan TKD seharusnya tidak menjadi alasan mundurnya kualitas pelayanan pemerintah. Ia percaya bahwa dengan efisiensi yang tepat dan penguatan pendapatan daerah, beban fiskal bisa ditangani tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.(Adv/DPRDKaltim)
