Samarinda - Upaya membangun Indonesia dari pinggiran kembali ditegaskan melalui kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur dalam bidang pemberdayaan masyarakat serta penguatan pemerintahan desa. Penandatanganan kesepakatan kerja sama tersebut dilangsungkan dalam seremoni resmi yang disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen bernomor 100.3.7.1/15/PKS/B.POD-III/2025 dan 100.3.7.1/243/PKS/011.3/2025 ini tidak sekadar menjadi simbol kerja sama antardaerah, melainkan juga penanda lahirnya komitmen konkret untuk mempercepat pembangunan desa melalui pendekatan lintas wilayah dan sinergi kebijakan.
Dalam kerja sama ini, kedua provinsi menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan—tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor kunci dalam penguatan ekonomi lokal dan sosial. Program-program yang menjadi bagian dari kesepakatan antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dan aparatur desa, penguatan kelembagaan seperti BUMDesa, digitalisasi pelayanan publik di desa, pengembangan sektor wisata berbasis lokal, serta ketahanan pangan yang bertumpu pada potensi khas masing-masing wilayah.
Salah satu poin menarik dalam agenda ini adalah pengembangan model desa tematik, seperti Desa Adat, Desa Anti Korupsi, hingga Desa Ekspor. Dalam momen misi dagang yang digelar bersamaan, Kalimantan Timur turut memamerkan produk-produk unggulan desa, antara lain Arang Briket dari Paser, Batik Eco Print dan Batik Tulis dari Penajam Paser Utara, Madu Kelulut, Patin Asap, Cokelat Lung Anai, hingga Kripik Kalbana dan Esa Masin.
Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Kepala DPMPD Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, dan Kepala DPMD Jawa Timur, Budi Sarwoto. Dalam pernyataannya, Puguh menyambut positif kemitraan ini dan berharap kolaborasi antardaerah mampu mempercepat kemajuan desa secara menyeluruh.
“Kerja sama ini bukan tanpa tantangan. Harmonisasi regulasi, kesiapan sumber daya, dan implementasi teknis di lapangan tetap menjadi PR besar. Namun, kami percaya tantangan ini bisa memicu lahirnya inovasi baru jika dibarengi dengan komitmen politik dan dukungan birokrasi yang solid,” ungkapnya Puguh, beberapa waktu lalu.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan model pembangunan desa yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan dapat menjadi inspirasi nasional dalam mewujudkan desa sebagai poros pertumbuhan masa depan Indonesia.(Adv/DpmpdKaltim/Ion)
