Samarinda - Menjelang pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, menegaskan pentingnya kesiapan personel Liaison Officer (LO) dalam mendampingi para tamu dari seluruh Indonesia.
Menurut Puguh, setiap tamu memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda, sehingga diperlukan sikap profesional dan kesiapan maksimal dari para LO.
"Pengalaman menghadapi tamu tidak selalu sama. Ada yang mudah dilayani, ada pula yang cukup sulit. Tapi saya mohon teman-teman jangan lelah memfasilitasi para tamu kita, baik yang datang dari barat, timur, utara, maupun selatan. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda,” ujar Puguh dalam rapat koordinasi teknis, Senin (30/06/2025).
Ia juga menekankan pentingnya LO bersikap informatif dan memberikan kesan positif kepada tamu. Salah satu hal yang kerap terlewat, menurutnya, adalah hal sederhana seperti pencatatan nomor telepon sopir yang bisa sangat membantu dalam situasi darurat.
"Pak Gubernur Isran Noor pernah bercerita soal pengalamannya kehilangan tas di bandara. Tapi berkat sigapnya LO, tas tersebut bisa kembali dengan lengkap. Ini menunjukkan pentingnya peran LO dalam komunikasi dan pelayanan," kisahnya.
Selain kesiapan LO, Puguh juga menyinggung soal kendaraan operasional yang harus disediakan untuk para tamu VIP. Berdasarkan arahan gubernur, kendaraan jenis Alphard disiapkan untuk ketua TP PKK provinsi, sementara masing-masing OPD diimbau menyediakan satu unit Innova untuk pendamping.
"Kami minta rekan-rekan OPD bisa menyesuaikan dan membantu fasilitasi kendaraan pendamping. Koordinasi lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh pihak Biro Umum,” jelasnya.
Kendala Ketersediaan Kendaraan dan Biaya Sewa
Sementara itu, perwakilan dari Biro Umum melaporkan bahwa dari kebutuhan total sekitar 37 unit kendaraan, baru tersedia 27 unit. Untuk menutupi kekurangan 10 unit, pihak panitia harus menyewa dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa dengan tarif sewa tinggi.
“Jika harus menyewa tambahan dari luar, biayanya mencapai sekitar Rp7 juta per hari per unit dengan permintaan kontrak selama satu minggu. Padahal kegiatan hanya berlangsung lima hari. Ini tentu menjadi beban anggaran yang cukup besar,” jelasnya.
Untuk 27 unit kendaraan yang telah tersedia, biaya sewanya sekitar Rp5,5 juta per hari belum termasuk PPN dan PPh. Jika ditotal, biaya per unit per hari bisa mencapai Rp6–6,5 juta.
Biro Umum sendiri telah membantu menambah empat unit kendaraan, terdiri dari dua unit Pajero dan dua unit Fortuner, sehingga total kendaraan yang bisa digunakan menjadi 31 unit. Namun, masih ada sekitar 10 OPD yang belum terakomodasi.
“Kami menyarankan agar OPD yang belum mendapatkan kendaraan bisa meminjam kendaraan antar instansi, terutama yang sudah difasilitasi seperti Pajero dan Fortuner,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa kedatangan tamu yang berbeda hari, seperti 6 dan 7 Juli, turut mempengaruhi jadwal distribusi kendaraan. Oleh karena itu, panitia sangat membutuhkan data kedatangan yang akurat.
“Istri Wakil Presiden kemungkinan hanya membutuhkan kendaraan selama dua hari, dari tanggal 7 sampai 8 Juli. Sementara istri Menteri Dalam Negeri diperkirakan akan menggunakan kendaraan selama enam hari. Mereka juga meminta sekitar sembilan unit kendaraan, termasuk mobil box dan Hiace,” paparnya.
Untuk mendukung kegiatan, Biro Umum telah menyiapkan tiga unit Hiace: dua unit berkapasitas sembilan penumpang dan satu unit berkapasitas 14 penumpang. Jika diperlukan, unit Hiace milik TP PKK dengan kapasitas 14 penumpang juga bisa digunakan.
Selain itu, terdapat empat unit bus yang tersedia, terdiri dari satu bus dengan 47 seat, serta tiga bus lainnya masing-masing berkapasitas 30 dan 43 seat.
“Kami siap menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Bila diperlukan, semua kendaraan ini akan dimaksimalkan untuk mendukung suksesnya kegiatan HKG dan Rakernas PKK 2025,” tutupnya.(Adv/DpmpdKaltim/Ion)
