Samarinda - Selain proses hukum dan administratif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaruh perhatian besar pada kualitas pengelolaan Koperasi Merah Putih, terutama dalam hal profesionalisme dan legitimasi para pengurusnya. Penetapan pengurus koperasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah mufakat di tingkat desa dan kelurahan agar tercipta kepemimpinan yang kredibel dan diterima semua pihak. 

Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan koperasi yang terbentuk tidak hanya ada secara formal, tetapi juga berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi simbol kelembagaan, tetapi benar-benar mampu berfungsi sebagai alat produksi, distribusi, dan konsumsi yang dikelola secara akuntabel. 

“Dan di penetapan pengurus itu kan ada musyawarah mufakat ya, di proses tahapan itu,” jelas Puguh Harjanto, Senin (02/06/205) lalu. 

Ia menyatakan, proses ini memberi ruang kepada semua pihak untuk berpartisipasi dan memastikan tidak ada dominasi kelompok tertentu dalam struktur pengurus. 

Meski tidak bisa sepenuhnya mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul di lapangan, pemerintah tetap menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan koperasi. 

“Memang mungkin bisa jadi juga ya, kita kan tidak tahu persis di lapangan apakah itu juga ada kemungkinan. Tapi harapan kita tentu profesionalisme di dalam pengurusan koperasi betul-betul berjalan dengan baik,” katanya. 

Ia juga menambahkan bahwa penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan dan pendampingan menjadi bagian penting pasca pembentukan. 

Menurut Puguh, pembentukan koperasi yang didampingi sejak awal oleh Dinas Koperasi telah mengantisipasi potensi masalah dalam penetapan pengurus. 

“Saya pikir sudah clear, isu yang terkait pengurusan ini sudah dibahas dari awal,” pungkasnya. 

Dengan demikian, koperasi yang lahir dari proses partisipatif dan didampingi secara teknis akan memiliki fondasi yang kokoh untuk berkembang. (Adv/DpmpdKaltim/Ion)