Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menggelar Rapat Tim Penggerak (TP) Posyandu Tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan peran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga pendukung guna memperkuat layanan dasar di Posyandu.
Rapat yang berlangsung di Samarinda itu dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Baznas Kaltim, Kemenag Kaltim, Diskominfo, Biro Kesra, BPBD, Satpol PP, hingga Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, yang memimpin langsung jalannya rapat, menekankan bahwa penguatan Posyandu tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan kolaborasi semua sektor.
“Penting bagi seluruh OPD memahami konsep terbaru TP Posyandu, terutama dalam mengimplementasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga simpul data sosial masyarakat,” ujar Puguh.
Ia menjelaskan bahwa melalui Posyandu, pemerintah bisa menjangkau masyarakat yang belum tersentuh bantuan atau program. Dengan demikian, akurasi data penerima manfaat akan lebih baik dan outcome program menjadi lebih terukur.
“Penganggaran kegiatan Posyandu dapat disinergikan antar-OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pendidikan, khususnya pembinaan PAUD terintegrasi, menjadi titik strategis dalam pembangunan manusia sejak dini,” tambahnya.
Dari sisi kesehatan, Dinas Kesehatan Kaltim menyampaikan bahwa rendahnya kunjungan masyarakat ke Posyandu masih menjadi tantangan, terutama karena kesibukan orang tua bekerja. Namun pihaknya berkomitmen mendukung kaderisasi, peningkatan kapasitas kader, serta pelaksanaan Jambore Kader Posyandu.
“Ke depan, Posyandu akan dikembangkan berbasis Integrasi Layanan Primer (ILP), yang mencakup siklus hidup dari bayi hingga lansia,” ungkap perwakilan Dinkes.
Dinas PUPR menyatakan siap mendukung dari sisi infrastruktur, termasuk penyediaan sarana MCK dan pendataan Rumah Layak Huni (RLH) untuk direhabilitasi. Sementara Dinas Sosial menyoroti pentingnya koordinasi dalam verifikasi data penerima bantuan, agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Baznas Provinsi Kaltim juga menyampaikan dukungannya terhadap program penguatan Posyandu. “Kami arahkan 70 persen dana zakat untuk program pemberdayaan keluarga miskin, termasuk penguatan Posyandu. Prinsipnya tetap aman regulasi, aman syariah, dan aman NKRI,” tegas perwakilan Baznas.
Dinas Lingkungan Hidup akan memperkuat penyuluhan pengelolaan sampah di lingkungan Posyandu, sementara BPBD akan memanfaatkan Posyandu sebagai sarana edukasi penanggulangan bencana, terutama di daerah rawan.
Sektor kelautan dan perikanan juga turut berkontribusi dengan menyiapkan bantuan makanan tambahan bergizi serta pelibatan UMKM di sekitar Posyandu. Di sisi lain, BKKBN dan Kemenag menyatakan kesiapan mendukung kegiatan penyuluhan keluarga dan calon pengantin melalui Posyandu.
Diskominfo Kaltim akan mendukung digitalisasi layanan Posyandu menuju Posyandu Digital 2026 dengan penyediaan akses internet gratis di sejumlah lokasi. Sementara DPMPD melalui PSM Sarpras akan menyiapkan matriks input program dan indikator pemantauan lapangan antar-OPD.
Puguh Harjanto berharap, kolaborasi multisektor ini dapat menjadi pengungkit bagi peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat di desa dan kelurahan.
“Melalui rapat ini, kita menyatukan gerak dan strategi. Posyandu adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, maka target pembangunan kesehatan dan kesejahteraan akan lebih cepat tercapai,” pungkasnya.(Adv/DpmpdKaltim/Ion)
