Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong sinergi dengan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Harapan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat arah pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di setiap daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, menyampaikan bahwa dukungan legislatif sangat penting, terlebih dalam fase transisi menuju implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang saat ini tengah dibahas.
“Kita juga tentu sangat berharap dukungan dari DPRD. Ketika penganggaran kita belum mendapat dukungan, DPRD juga mendapatkan pesan-pesan, harapan dari masyarakat di daerah pemilihannya untuk bisa mendapat dukungan dengan baik,” kata Puguh.
Ia menilai, setiap proses penyusunan anggaran idealnya mencerminkan aspirasi masyarakat, yang banyak disampaikan melalui wakil rakyat di parlemen daerah. Dengan menyelaraskan program pemerintah provinsi dengan kebutuhan di lapangan, maka efektivitas program pembangunan bisa ditingkatkan secara signifikan.
“Perencanaan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi dan komunikasi dua arah. Di sinilah peran DPRD menjadi sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat,” lanjutnya.
Puguh juga menekankan bahwa pembangunan yang tidak mendapat dukungan politik dan penganggaran dari DPRD berisiko tidak optimal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, komunikasi antarlembaga perlu dibangun lebih intensif dan terbuka sejak tahap perencanaan hingga eksekusi.
Ia berharap agar DPRD Kaltim terus memberikan masukan yang konstruktif dan juga memperkuat komitmen bersama dalam mengawal pembangunan daerah yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Terutama dalam konteks efisiensi anggaran, kerjasama ini dinilai sangat krusial agar setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kawasan terpencil.(Adv/DpmpdKaltim/Ion)
