Samarinda – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, menegaskan pentingnya peran Liaison Officer (LO) dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan rangkaian kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan HUT ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) tahun 2025 yang akan digelar di Balikpapan dan Samarinda.
Dalam arahannya, Puguh menyampaikan bahwa meskipun beberapa daerah memiliki pengalaman menyelenggarakan kegiatan berskala nasional seperti MTQ, setiap acara memiliki tantangan unik terutama dalam menghadapi berbagai karakter tamu yang datang dari seluruh Indonesia.
“Setiap tamu itu berbeda-beda. Ada yang mudah dilayani, ada juga yang agak sulit. Tapi yang penting, kita harus tetap sabar dan tetap profesional memfasilitasi mereka. Tamu-tamu kita ada yang dari timur, barat, utara, dan selatan. Tentu semua punya kebiasaan yang berbeda,” ujar Puguh, Senin (30/06/2025).
Ia menekankan bahwa fungsi utama LO bukan hanya mendampingi tamu, tetapi juga menjadi sumber informasi dan memberi kesan positif selama kegiatan berlangsung. Ia bahkan mencontohkan pengalaman Gubernur Kaltim sebelumnya, Isran Noor, yang kehilangan tas di bandara dan berhasil ditemukan berkat respons cepat dari tim LO.
“Pak Isran pernah cerita, beliau ketinggalan tas di bandara dan baru sadar setelah tiba di lokasi lain. Tapi berkat sigapnya LO, tas itu bisa kembali tanpa kekurangan satu pun. Ini contoh betapa pentingnya komunikasi dan kesiapan LO,” tuturnya.
Lebih lanjut, Puguh mengingatkan pentingnya koordinasi terkait data kontak pengemudi kendaraan yang akan digunakan, terutama karena kendaraan jenis Alphard akan digunakan untuk memfasilitasi ketua TP PKK provinsi. Sementara itu, pendamping akan disediakan kendaraan Innova yang disiapkan oleh masing-masing OPD pengampu.
“Arahan Pak Gubernur, ketua TP PKK masing-masing provinsi akan menggunakan kendaraan Alphard. Sementara untuk pendamping, masing-masing OPD diminta menyiapkan satu unit Innova. Koordinasi dengan Biro Umum dan informasi ketersediaan kendaraan harus dipastikan segera,” jelasnya.
Terkait kedatangan tamu penting seperti Ibu Wakil Presiden dan Ibu Menteri Dalam Negeri, Puguh menyebut pengaturan pengawalan (patwal) akan difasilitasi langsung oleh Biro Umum dan Setwapres. Namun hingga saat ini, belum ada arahan resmi untuk patwal bagi seluruh ketua TP PKK provinsi.
“Untuk pengawalan Ibu-ibu ketua TP PKK provinsi memang belum ada arahan khusus. Namun kita harus tetap berkoordinasi dengan Polda dan Polresta, siapa tahu nanti ada fasilitasi dari pihak kepolisian,” tambahnya.
Puguh juga menyoroti pentingnya transisi koordinasi antara LO provinsi dengan LO Balikpapan, mengingat sebagian kegiatan akan berlangsung di dua kota berbeda. Ia meminta daftar LO dari Balikpapan segera dikonfirmasi agar penyerahan tugas di lapangan bisa berjalan tanpa hambatan.
“Kalau sudah ada daftar LO dari Balikpapan, mohon segera dihubungi. Kita harus tentukan titik temu, jam serah terima, dan siapa yang bertugas saat perpindahan lokasi kegiatan. Jangan sampai terjadi kekosongan pendampingan,” tegasnya.
Ia menutup arahannya dengan mengingatkan pentingnya menyiapkan booth penyambutan di dalam area bandara, lengkap dengan backdrop dan properti foto, agar proses penyambutan lebih berkesan dan tertata.
“Jangan lupa juga siapkan booth di dalam bandara untuk penyambutan, pengalungan, dan dokumentasi. Itu akan menjadi kesan pertama bagi para tamu kita,” pungkas Puguh.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen lintas sektor, terutama dalam hal logistik, transportasi, komunikasi, serta pelayanan tamu yang profesional, demi menyukseskan event nasional yang akan dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia.(Adv/DpmpdKaltim/Ion)
