Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini semakin serius dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih luas dan menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, dengan koordinasi utama berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.
Langkah strategis ini melibatkan integrasi program dan penganggaran dari berbagai perangkat daerah maupun lembaga terkait. Tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, penguatan peran posyandu kini juga menyasar sektor pendidikan, sosial, infrastruktur, hingga ekonomi keluarga.
“Kami telah memfasilitasi pertemuan dengan berbagai instansi untuk merancang penguatan posyandu secara menyeluruh. Masing-masing pihak punya peran penting yang saling melengkapi,” ujar Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, di Samarinda, Senin (16/6/2025).
Beberapa instansi yang telah diajak berkolaborasi antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Baznas, Diskominfo, Kanwil Kemenag, Biro Kesra, hingga BPBD. Dari pertemuan yang digelar, komitmen kuat mulai terbentuk dari masing-masing pihak.
Salah satu aspek penting yang tengah dikembangkan adalah integrasi layanan PAUD dengan posyandu, di mana perencanaan dan pendanaannya akan dikoordinasikan bersama dinas pendidikan kabupaten/kota. Dengan begitu, posyandu diharapkan tidak hanya memantau kondisi kesehatan anak, tetapi juga mendukung perkembangan pendidikan anak usia dini.
“Posyandu memiliki potensi besar untuk menjangkau warga yang belum terlayani program pemerintah. Tapi tentu, bantuan dan intervensi yang diberikan harus tepat dan berdampak langsung,” tambah Puguh.
Dukungan nyata juga datang dari Dinas Kesehatan Kaltim yang menyatakan kesiapannya dalam mendukung kaderisasi serta peningkatan kapasitas kader melalui kegiatan seperti Jambore Kader Posyandu. Dinkes juga mendorong transformasi posyandu berbasis Integrasi Layanan Primer (ILP), yang mencakup layanan bagi semua tahapan usia, dari balita hingga lansia.
Tak kalah penting, sektor infrastruktur pun ambil bagian. Dinas PUPR Kaltim menyatakan komitmen untuk menyediakan sarana sanitasi dasar seperti MCK serta melakukan pendataan rumah layak huni yang bisa masuk dalam program perbaikan.
Sementara itu, Dinas Sosial menekankan pentingnya basis data penerima bantuan agar berbagai program tidak tumpang tindih. Baznas Kaltim menunjukkan langkah konkret dengan mengalokasikan hingga 70 persen dana zakat untuk pemberdayaan keluarga miskin yang difasilitasi melalui posyandu.
Adapun Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim siap mendukung pemberian makanan tambahan bergizi sekaligus melibatkan UMKM perikanan lokal dalam proses penyediaannya. Dari sisi pembinaan keluarga, BKKBN dan Kanwil Kemenag ikut serta dalam memberikan edukasi, mulai dari penyuluhan keluarga sampai pembekalan calon pengantin.
Dengan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, Pemprov Kaltim menargetkan posyandu bukan sekadar tempat timbang bayi, tetapi menjadi pusat layanan masyarakat berbasis komunitas yang menjangkau kebutuhan kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga spiritual warga.
“Kami optimis, posyandu bisa berkembang menjadi simpul pelayanan yang menyentuh berbagai sisi kehidupan warga. Ini bukan hanya soal sinergi, tapi soal masa depan pelayanan publik yang lebih inklusif,” tutup Puguh.(Adv/DpmpdKaltim)
