Samarinda - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur terus menginisiasi penguatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Tidak hanya soal kesehatan, pengembangan posyandu kini juga diarahkan menyentuh ranah pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menjelaskan bahwa sejumlah instansi telah diajak berkoordinasi dalam mendukung penguatan peran posyandu, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Baznas, Diskominfo, Kanwil Kemenag, Biro Kesra, hingga BPBD Kaltim.
“Kami sudah menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga terkait untuk bersama-sama memperkuat posyandu. Masing-masing instansi punya ruang kontribusi yang sangat penting untuk menjadikan posyandu sebagai pusat pelayanan yang lebih terintegrasi,” ujar Puguh di Samarinda, Senin, (16/06/2025).
Salah satu strategi utama yang didorong adalah sinergi penganggaran. Contohnya, untuk kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang menyatu dengan posyandu, pelaksanaan dan alokasi anggarannya akan menjadi bagian dari tanggung jawab dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
“Dengan sinergi tersebut, posyandu bisa lebih responsif terhadap kebutuhan warga yang belum terjangkau oleh program pemerintah. Namun tetap, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan berdampak nyata,” tambah Puguh.
Dalam pertemuan lintas sektor yang baru-baru ini digelar, komitmen nyata mulai terlihat. Dinas Kesehatan Kaltim, misalnya, menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kapasitas kader dan kaderisasi melalui program seperti Jambore Kader Posyandu. Pengembangan posyandu pun diarahkan ke model berbasis Integrasi Layanan Primer (ILP), yang mencakup semua usia dari bayi hingga lansia.
Dinas PUPR juga siap mengambil peran dalam aspek infrastruktur dasar, mulai dari penyediaan sarana sanitasi seperti MCK, hingga mendata dan merehabilitasi rumah tidak layak huni. Sementara Dinas Sosial menyoroti pentingnya pendataan yang akurat agar program bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Tak hanya itu, Baznas Kaltim memperkuat komitmennya dengan mengarahkan sekitar 70 persen dana zakat untuk mendukung pemberdayaan keluarga miskin melalui program posyandu. Dinas Kelautan dan Perikanan juga turut serta dengan menyediakan makanan tambahan bergizi serta melibatkan pelaku UMKM sektor perikanan lokal.
Dukungan juga datang dari BKKBN dan Kanwil Kementerian Agama yang menyatakan siap membantu dalam penyuluhan keluarga serta edukasi bagi calon pengantin yang dilaksanakan melalui posyandu.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, Pemprov Kaltim berharap posyandu bisa berkembang menjadi simpul layanan masyarakat yang lebih holistik tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga pendidikan, kesejahteraan, dan ketahanan sosial ekonomi di tingkat komunitas. .(Adv/DpmpdKaltim)
