Samarinda - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan desa yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui forum rapat teknis yang digelar baru-baru ini, DPMPD mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan desa-desa yang mandiri dan berdaya saing.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pendekatan tematik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan status desa dan memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam menyongsong pembangunan yang inklusif.
“Percepatan pembangunan desa di Kalimantan Timur tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada sinergi dan integrasi lintas sektor. Setiap OPD memiliki kewenangan strategis yang jika dikolaborasikan, akan mempercepat capaian kita bersama,” ujar Puguh, beberapa waktu lalu.
Forum rapat teknis ini menjadi ruang diskusi strategis bagi berbagai OPD untuk berbagi pengalaman, menyampaikan gagasan, dan menyusun rencana kerja yang saling terhubung. Partisipasi aktif dari OPD dinilai sebagai sinyal kuat bahwa semangat kolaborasi antarsektor telah tumbuh dalam menyikapi tantangan pembangunan desa ke depan.
Salah satu topik penting yang mengemuka dalam diskusi adalah potensi besar dari pengembangan desa wisata. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, Kalimantan Timur saat ini memiliki 110 desa wisata yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Potensi ini dinilai sangat prospektif, apalagi jika dikaitkan dengan program layanan internet gratis yang telah menjangkau 841 desa di seluruh provinsi.
“Sinergi antara pengembangan desa wisata dan akses digital bisa menjadi lompatan besar bagi ekonomi desa. Dengan promosi digital dan konektivitas internet yang memadai, desa-desa kita bisa menjadi destinasi wisata unggulan dan membuka lapangan kerja baru,” tambah Puguh.
Ia juga mengingatkan pentingnya setiap OPD menindaklanjuti hasil forum tersebut dengan serius. Setiap rekomendasi dan kesepakatan perlu segera diintegrasikan ke dalam program kerja masing-masing perangkat daerah, sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Dengan demikian, percepatan pembangunan desa di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi desa,” tutup Puguh.
Melalui forum ini, DPMPD berharap akan lahir langkah-langkah konkret yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi desa, memperkuat lembaga lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. (Adv/DpmpdKaltim/Ion)
