Transformasi Menantang Posyandu Menjadi Pusat Layanan 6 SPM, DPMDes Kutim Desak Proaktivitas Anggaran dan SDM dari Pemerintah Desa

KUTIM - Rencana pemerintah untuk mentransformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi pusat layanan yang lebih komprehensif, mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) di tingkat desa, diakui belum berjalan mulus dan menghadapi tantangan besar di lapangan. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur (Kutim) menyoroti kompleksitas perubahan ini, terutama tuntutan yang lebih berat terhadap kesiapan desa.

Kepala DPMDes Kutim menjelaskan bahwa Posyandu kini tidak bisa lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak saja, melainkan harus melayani empat sektor utama pelayanan dasar—kesehatan, keamanan, perumahan rakyat, dan infrastruktur dasar—serta dua SPM tambahan lainnya. 

Perluasan fungsi ini menuntut penguatan kelembagaan Posyandu secara signifikan. Setiap Posyandu rata-rata diwajibkan memiliki lima orang pengurus dan sepuluh kader aktif, suatu peningkatan sumber daya manusia yang besar dibandingkan sebelumnya.

Untuk merealisasikan transformasi ini, DPMDes mendesak pemerintah desa di seluruh Kutim agar lebih proaktif dalam mengalokasikan anggaran yang memadai dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, termasuk memastikan insentif bagi seluruh kader. 

DPMDes saat ini tengah melakukan sosialisasi dan pendampingan intensif ke desa-desa untuk menyempurnakan sistem dan memetakan kebutuhan layanan di setiap wilayah. Diharapkan, dengan dukungan anggaran dan SDM yang memadai, Posyandu dapat bertransformasi menjadi garda terdepan pelayanan dasar masyarakat, memastikan semua layanan dasar terpenuhi secara cepat dan efektif di tingkat RT/desa. (ADV)