Tantangan Defisit APBD Teratasi: Bupati Kutim Jamin Program Jaminan Sosial Pekerja Informal dan Dana RT Rp250 Juta Tetap Berjalan Prioritas

KUTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk mempertahankan program-program kerakyatan unggulan, meskipun daerah tengah menghadapi dinamika penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menjamin bahwa pos anggaran yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang aman dari efisiensi. Komitmen ini disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kutim, di mana ia menegaskan bahwa program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal (pekerja rentan) akan terus diperluas dengan target cakupan hingga 150.000 warga untuk memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja atau kematian. 

Selain itu, program andalan daerah, yakni Bantuan Keuangan kepada Desa (BKKD) senilai Rp250 juta per RT, dipastikan tetap disalurkan penuh tanpa pengurangan. Bupati juga menjamin kelanjutan pengadaan motor operasional bagi setiap Ketua RT, yang dinilai krusial sebagai ujung tombak peningkatan layanan publik di tingkat akar rumput. 

Konsistensi dalam menjaga program jaring pengaman sosial dan dukungan infrastruktur RT ini merupakan bukti nyata bahwa Pemkab Kutim menempatkan pelayanan publik dan stabilitas kesejahteraan masyarakat di atas tantangan fiskal daerah. (ADV)