Genjot Transformasi Digital Desa, DPMDes Kutim Hadapi Tantangan Jaringan Internet dan Validasi Data

KUTIM - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya keras mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. 

Sejumlah desa sudah mulai mengadopsi layanan berbasis digital, mulai dari sistem administrasi, pengelolaan data kependudukan, hingga layanan permohonan surat menyurat.

Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, mengakui bahwa implementasi transformasi digital ini belum berjalan maksimal karena masih berhadapan dengan berbagai kendala teknis. 

Salah satu kendala utama yang paling krusial adalah keterbatasan dan ketidakstabilan akses internet, terutama di desa-desa yang terpencil atau jauh dari pusat kota. Jaringan yang lemah menyebabkan sistem digital sering kali tidak dapat digunakan secara optimal, memperlambat proses pelayanan, bahkan membuatnya gagal.

Selain masalah infrastruktur jaringan, Basuni juga menyoroti persoalan akses dan validitas data kependudukan. Desa hingga tingkat RT belum memiliki akses langsung ke database kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), kecuali melalui skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang terbatas.

 Masalah ini semakin diperparah dengan kondisi data Dukcapil yang dinilai belum sepenuhnya terbarukan, yang berakibat pada perbedaan signifikan antara kondisi faktual penduduk di lapangan dengan data resmi. Hal ini menyebabkan data yang digunakan untuk pelayanan dan perencanaan desa menjadi kurang akurat.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, DPMDes Kutim tetap menggenjot digitalisasi, termasuk melakukan studi tiru ke daerah lain untuk membenahi sistem, seperti sistem digitalisasi keuangan desa. DPMDes berharap dengan perbaikan signifikan pada infrastruktur dan validasi data, sistem pelayanan desa berbasis digital dapat berjalan sesuai harapan, mewujudkan efisiensi, serta memperkuat transparansi birokrasi desa. (ADV)