media-masa.id - Fuad Fakhruddin, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, mendukung larangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang ilegal. 
 
Surat Keputusan Wali Kota yang melarang penjualan BBM eceran dan Pertamini dianggapnya sebagai langkah awal yang signifikan. Selain itu, dalam beberapa kasus, seperti kebakaran, kerusakan materi dan nonmateri telah terjadi pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 
 
Fuad menyatakan, "Kami mengimbau masyarakat untuk secara sukarela menghentikan penjualan BBM eceran untuk mencegah musibah kebakaran terulang kembali." 

Ia menyatakan bahwa saat ini banyak penjual BBM eceran yang tidak memenuhi standar keamanan, yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat. 

Menurutnya, tergiur dengan keuntungan besar dari bisnis itu adalah salah satu alasan mengapa banyak pedagang BBM eceran muncul. Di satu sisi, ia mengingatkan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan; misalnya, kebakaran yang dapat menyebabkan kematian dan kerusakan harta benda. Menurutnya, "Apalagi di beberapa kasus itu sudah memakan korban jiwa." 

Fuad meminta agar perusahaan dapat segera memenuhi syarat yang ada, seperti yang diatur oleh BPH Migas dan Pertamina, jika masyarakat ingin melanjutkan bisnis tersebut. 

Fuad menjelaskan, "Bagi masyarakat yang ingin tetap berjualan BBM, silahkan urus izin usaha yang sah. Saya yakin Pertamina akan membantu masyarakat dalam melegalkan usaha mereka dengan tingkat keamanan yang lebih, seperti Pertashop." 

Larangan ini diharapkan akan meningkatkan keamanan dan ketertiban di Samarinda dan mengurangi risiko kebakaran akibat penjualan bahan bakar eceran yang tidak memenuhi standar keamanan. 

Dia menyimpulkan, "Ini juga merupakan upaya untuk membuat distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran."