Pemerintah Kota Samarinda tengah mematangkan rencana untuk menata kawasan kumuh secara bertahap sebelum tahap implementasi dimulai  . Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyambut baik inisiatif ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi dan dukungan pemilik lahan maupun warga setempat.

Deni menjelaskan kendala utamanya selama ini adalah minimnya keterlibatan masyarakat. Namun, apabila warga bersedia bekerja sama termasuk soal relokasi maka penataan wilayah kumuh bisa terlaksana lebih lancar.

Program ini sejalan dengan visi Wali Kota yang ingin menata kota dengan lebih baik dan mengurangi jumlah wilayah kumuh. Komisi III mencatat bahwa penanganan tahun ini akan dimulai di area seluas sekitar 7 hektar, dari total 75 hektar kawasan kumuh yang ada, dan diprioritaskan di daerah dalam radius 10 meter dari jalan utama.

Penekanan terakhir Deni adalah agar pemerintah tak hanya menjalankan program ini secara top-down, tetapi melibatkan masyarakat agar punya rasa kepemilikan dan mendapatkan manfaat langsung dari hasilnya.