Anggota DPRD Samarinda dari Daerah Pemilihan II wilayah Palaran mengkritisi ketimpangan distribusi anggaran pendidikan di kota tersebut. Mereka menyoroti fakta bahwa Palaran hanya menerima sekitar Rp10 miliar melalui APBD, meskipun jumlah sekolah di wilayah pinggiran ini cukup banyak.

Menurut DPRD, dana tersebut jauh lebih kecil dibandingkan alokasi untuk kawasan inti kota, dan dirasa tidak memadai untuk menunjang peningkatan infrastruktur serta kualitas pendidikan di Palaran. Pendanaan minim ini berpotensi menghambat perbaikan fasilitas seperti ruang kelas, alat peraga, dan sarana pendukung lainnya.

Wakil rakyat meminta pemerintah kota untuk melakukan peninjauan ulang penataan anggaran sehingga setiap daerah pemilihan terutama wilayah pinggiran seperti Palaran mendapat alokasi yang lebih adil sesuai kebutuhan dan jumlah sekolah yang ada. Ini penting agar tidak terjadi kesenjangan fasilitas antar wilayah dalam kota.