Wacana pembangunan pelabuhan penumpang di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda mendapat sambutan positif dari anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno. Ia meyakini keberadaan pelabuhan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. 

Menurut Jasno, pelabuhan ini akan menjadi penggerak transaksi ekonomi lokal, karena penumpang yang tiba atau berangkat dari Palaran kemungkinan akan membeli makanan dan minuman dari pelaku usaha setempat. 

Proyek ini sebenarnya telah menjadi wacana sejak era Wali Kota sebelumnya (Pak Ja’ang), namun hingga kini belum terealisasi. Jasno menyoroti bahwa kendala utama belum hanya ide, melainkan juga ketersediaan lahan dan skema pembiayaan yang belum jelas. 

Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa aspek pembebasan lahan menjadi salah satu hambatan terbesar. Ada lahan milik perusahaan maupun masyarakat yang harus dibebaskan sebelum pembangunan jalan akses dan struktur pelabuhan bisa dimulai. Pemerintah juga sedang menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP) untuk membangun pelabuhan multifungsi (barang dan penumpang) di kawasan Palaran. 

Rencana proyek ini dilaksanakan tanpa menggunakan dana APBD, melalui skema kemitraan (business-to-business) antara Pemkot, BUMN seperti PT Pelindo, serta swasta seperti PT Samudera Indonesia dan PT REI; sehingga diproyeksikan berjalan tanpa membebani anggaran daerah. Pemkot juga memiliki saham di TPK Palaran sebesar 26,5%, yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah. 

Per Januari 2025, langkah konkret berupa pembebasan lahan akses telah dimulai: sekitar 1.500 m² milik PT Pelindo dan 9.000 m² milik warga seluas total 38 bidang tanah yang perlu dibebaskan untuk akses jalan menuju pelabuhan. Tahapan ini dilakukan melalui sosialisasi dan pengukuran oleh BPKAD dan kecamatan. 

Diharapkan, seteleh lahan tersedia, proyek pelabuhan penumpang ini cepat terealisasi, membuka lapangan pekerjaan, menguatkan konektivitas regional, dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat Palaran dan sekitarnya.