Samarinda - Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur kembali menjadi sorotan setelah berbagai laporan masyarakat menunjukkan masih adanya pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi standar. Kondisi ini terutama ditemukan pada proyek jalan lingkungan, jalan penghubung antardesa, hingga fasilitas publik yang mestinya menjadi penopang kebutuhan dasar warga.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan di lapangan.

“Banyak aspirasi yang masuk kepada kami terkait infrastruktur, khususnya jalan lingkungan dan jalan penghubung antardesa yang kualitasnya cepat rusak. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya, Senin (01/12/2025).

Syarifatul mengingatkan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari selesai atau tidaknya kegiatan, tetapi juga dari manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, ia meminta agar proses tender, pemilihan kontraktor, hingga pelaksanaan konstruksi benar-benar diawasi ketat.

“Kalau masyarakat menyampaikan keluhan, berarti ada yang harus dibenahi. Kami minta pengawasan diperketat, dari proses tender sampai pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan kualitas pembangunan antarwilayah. Menurutnya, standar kualitas infrastruktur harus sama di seluruh kabupaten/kota, termasuk daerah pedalaman yang selama ini sering tertinggal.

“Jangan sampai ada ketimpangan. Infrastruktur harus merata dan dirasakan semua warga Kaltim,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syarifatul memastikan bahwa Komisi III akan terus memperjuangkan usulan masyarakat yang diterima melalui reses, RDP, maupun tinjauan lapangan. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk menjamin anggaran pembangunan digunakan secara tepat dan bermanfaat.

“Kami komitmen untuk memastikan setiap anggaran pembangunan digunakan tepat sasaran. Semua aspirasi masyarakat akan kami teruskan kepada pemerintah agar segera ditindaklanjuti,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)