Samarinda - Kekurangan sekolah menengah atas di beberapa kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) memaksa banyak siswa menempuh jarak belasan hingga puluhan kilometer setiap hari. Sistem zonasi yang seharusnya menjamin kedekatan sekolah bagi siswa justru belum efektif di wilayah tanpa SMA, sehingga menimbulkan kesulitan akses pendidikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Menurutnya, jarak tempuh yang ekstrem membebani siswa dan tidak sejalan dengan semangat pemerataan pendidikan berbasis domisili.

“Ada siswa yang harus menempuh 20 hingga 30 kilometer untuk sampai ke sekolah. Ini jelas membebani mereka dan tidak ideal,” ujar Andi, baru-baru ini.

Ia menekankan bahwa masalah ini harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pendidikan di Kukar. Komisi IV mendorong pemerintah provinsi untuk memasukkan pembangunan SMA baru di wilayah yang belum memiliki sekolah menengah atas ke dalam roadmap pendidikan.

Meski begitu, Andi mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan anggaran daerah dan kelayakan teknis.

“Anggaran 2026 mengalami pemotongan, jadi setiap usulan tetap harus disesuaikan dengan prioritas dan aturan yang berlaku. Kami tetap mendorong pembangunan, tetapi secara bertahap dan terencana,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa aspirasi masyarakat akan dicatat dan dikawal agar dapat menjadi dasar pertimbangan dalam jangka menengah maupun panjang.

“Tujuan akhirnya jelas: memastikan semua anak di Kalimantan Timur memiliki akses pendidikan yang layak, tanpa harus menempuh jarak yang ekstrem setiap hari,” tutup Andi.(Adv/DprdKaltim)