Serapan Anggaran Kutim Baru 30 Persen, DPRD Soroti Kinerja OPD
Kutai Timur – Rendahnya serapan anggaran di Kutai Timur hingga kini menjadi perhatian serius Sekretaris Komisi B DPRD Kutim, Leni Susilawati Anggraini.
Berdasarkan laporan terakhir sebelum penetapan anggaran perubahan, serapan anggaran baru mencapai 30 persen.
"Kami masih mengevaluasi progres terbaru karena data yang kami terima saat pembahasan anggaran beberapa waktu lalu menunjukkan angka yang sangat rendah," ujar Leni.
Leni menyebut, meskipun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus menjalankan program-programnya, mencapai target 100 persen serapan anggaran dinilai sulit. Namun, ia masih berharap setidaknya realisasi dapat mendekati 80 persen.
"Untuk mendekati angka tersebut, kinerja OPD menjadi faktor kunci. Kita perlu melihat sejauh mana pekerjaan berjalan dan berapa persen yang sudah terealisasi. Saat ini kami masih menunggu laporan dari mereka," ungkapnya.
DPRD Kutim menyerahkan upaya percepatan serapan anggaran kepada OPD terkait, sembari memastikan pengawasan dilakukan secara ketat. Leni menegaskan bahwa tanggung jawab teknis ada pada OPD, sedangkan DPRD berperan dalam mengawasi hasil pekerjaan.
"Kami memantau realisasi anggaran melalui pekerjaan fisik. Apalagi waktu yang tersisa hanya sebulan, sehingga kualitas pekerjaan harus tetap terjaga. Setelah pekerjaan selesai, DPRD akan melakukan evaluasi," jelasnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai standar, mekanisme pengembalian dana harus diterapkan. DPRD akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memastikan tindak lanjut dilakukan dengan baik.
"Kalau pekerjaan tidak sesuai tapi tidak ada pengembalian dana, tentu kami akan mempertanyakan. Ini harus dikoordinasikan agar tidak ada masalah di kemudian hari," tegasnya.
Selama sisa waktu tahun anggaran ini, DPRD akan terus mengawasi pelaksanaan program. Menurut Leni, OPD sebelumnya sudah menyatakan optimisme saat pembahasan perubahan anggaran bahwa serapan bisa maksimal.
"Kita lihat saja nanti hasilnya. Perencanaan sudah ada, pelaksanaannya yang sekarang harus dibuktikan," tutupnya.ADV
