mediamasa.id - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Golkar, Sarkowi V Zahry, menyampaikankekhawatirannya terhadap lemahnya sistem penegakan hukumyang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup di wilayah Kalimantan Timur. Ia menyoroti berbagai kasuspencemaran dan kerusakan lingkungan, khususnya yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan, yang hingga kinimasih belum ditangani secara serius dan tegas oleh aparatpenegak hukum maupun pemerintah daerah.

Menurut Sarkowi, lemahnya pengawasan terhadap kegiatanindustri ekstraktif menjadi faktor utama mengapa pelanggaranterus terjadi. Ia menganggap bahwa kurangnya tindakanhukum terhadap pelaku pelanggaran lingkungan telahmenimbulkan kesan bahwa kerusakan lingkungan dianggaphal yang lumrah dan dapat ditoleransi. Padahal, dampaknyasangat serius terhadap masyarakat dan kelestarian alam di Kaltim.

Lebih lanjut, Sarkowi mengajak pemerintah, baik di tingkatprovinsi maupun kabupaten/kota, untuk melakukanpembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum. Ia menyarankan agar instansi terkait tidakhanya reaktif terhadap laporan masyarakat atau sorotan media, tetapi juga proaktif melakukan inspeksi rutin dan audit lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi.

Dirinya juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakatsipil dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penegakanhukum yang konsisten dan berkeadilan, menurutnya, akanmenjadi efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan sertamendorong praktik industri yang lebih berkelanjutan.

“Kalau tidak ada langkah tegas dari pemerintah, maka praktikperusakan lingkungan akan terus berulang. Kita harus seriusmembenahi sistemnya,” ujar Sarkowi.