Samarinda - Lambatnya serapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 2025 kembali menjadi perhatian publik. Minimnya realisasi belanja dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memunculkan kekhawatiran bahwa mesin birokrasi Kaltim belum bekerja optimal menjelang pelaksanaan APBD 2026. Kondisi ini dianggap sebagai indikator perlunya pembenahan serius dalam manajemen anggaran.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap kinerja OPD pada tahun anggaran berikutnya.

“Oh iya dong, belanja-belanja OPD, serapan dan lainnya itu harus diawasi. Hari ini serapannya saja belum sampai 70 persen. Pendapatannya juga masih di angka 60 sekian persen,” ungkapnya.

Menurut Ananda, masih ada ruang untuk memperbaiki realisasi hingga akhir tahun, namun rendahnya capaian ini harus menjadi evaluasi penting agar tidak kembali terjadi di 2026.

“Kita berharap dengan waktu yang masih tersisa ini bisa dimaksimalkan. Tapi ini harus menjadi pembelajaran untuk Kalimantan Timur ke depan, baik dalam realisasi pendapatan asli daerah maupun penyerapan anggaran,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pola pencairan anggaran tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada mekanisme transfer pusat dan waktu penerimaan PAD. Karena itu, strategi pelaksanaan harus lebih adaptif dan terencana.

“Anggaran kita kan masuknya dari transfer pusat, lalu realisasi PAD juga punya waktu. Itu harus disesuaikan dan harus bisa lebih optimal, lebih maksimal,” tuturnya.

DPRD, kata Ananda, ingin memastikan tahun anggaran 2026 berjalan lebih disiplin dan tepat sasaran sejak awal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kalau nanti ke depannya, ya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dilaksanakan secara tepat sejak awal,” tegasnya.(Adv/DprdKaltim)