Samarinda - Program pendidikan gratis atau “Gratis Pol” kembali menjadi sorotan masyarakat menjelang pembahasan anggaran 2026. Kekhawatiran muncul seiring wacana perubahan skema pendanaan dan efisiensi anggaran yang berpotensi memengaruhi kelangsungan bantuan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat yang rutin disampaikan melalui kegiatan reses.

“Masyarakat berharap program pendidikan gratis berjalan lancar pada 2026. Ini memang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak,” ujar Fuad, Selasa (02/12/2025).

Ia menekankan bahwa DPRD akan terus memperketat pengawasan penggunaan anggaran pendidikan agar seluruh program terserap tepat sasaran. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang efektif menjadi kunci agar program pendidikan tidak terganggu oleh kendala administratif.

“Kami ingin memastikan setiap dana pendidikan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa dan sekolah,” jelas Fuad.

Menanggapi keresahan warga terkait kemungkinan perubahan skema program, Fuad meyakinkan bahwa DPRD tetap mendorong agar bantuan pendidikan tetap diberikan. Program ini, menurutnya, sangat relevan dan krusial untuk pemerataan akses pendidikan di seluruh Kalimantan Timur.

“Pendidikan gratis bukan hanya soal meringankan biaya sekolah, tetapi juga memastikan semua anak, baik di kota maupun desa, mendapat kesempatan belajar yang sama,” ujarnya.

Fuad menambahkan bahwa seluruh OPD terkait wajib memaksimalkan pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami akan terus mengawal realisasi program ini agar pendidikan gratis memberi dampak nyata bagi warga Kaltim,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)