Pemerintah Kutim Diminta Fokus Penyelesaian Proyek Multi Years dengan Anggaran Rp270 Miliar
Kutai Timur – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, David Rante, berharap pemerintah daerah bisa memaksimalkan penggunaan anggaran Rp270 miliar untuk proyek Multi Years yang direncanakan selesai pada akhir tahun 2024.
Anggaran tersebut kini sudah difokuskan pada proyek-proyek yang dipastikan dapat diselesaikan pada tahun ini, setelah evaluasi dan pemetaan dilakukan oleh pemerintah.
David menjelaskan, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan proyek yang masih berjalan.
Pemerintah telah memetakan proyek-proyek yang dapat diselesaikan sesuai anggaran yang tersedia, dan DPRD hanya menunggu laporan resmi mengenai progresnya.
"Kami sudah melakukan pengawasan, tetapi kami masih menunggu laporan dari pemerintah terkait apakah proyek-proyek ini sudah selesai atau belum," ujar David.
Meskipun anggaran untuk proyek Multi Years di Kutim sempat dipangkas, David menegaskan bahwa hal ini bukan indikasi dari kinerja buruk.
Namun, pemangkasan anggaran dilakukan berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi pemerintah terkait proyek yang realistis untuk diselesaikan.
Dalam APBD Perubahan, anggaran yang sebelumnya direncanakan Rp1,3 triliun mengalami pengurangan, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sekitar Rp400 miliar dari anggaran tahun 2023. Hanya sekitar Rp270 miliar yang dimasukkan kembali dalam APBD Perubahan untuk penyelesaian proyek yang bisa diselesaikan.
"Yang penting kami bisa mengawasi administrasi dan laporan pertanggungjawaban APBD. Saat ini, mereka masih melakukan evaluasi internal," jelasnya.
David juga mengingatkan pemerintah agar melakukan evaluasi yang ketat terkait penggunaan anggaran. DPRD akan terus memantau apakah anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan progres pengerjaan proyek. Jika terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan progres fisik proyek, maka itu akan menjadi masalah.
"Jika progres tidak sesuai tapi pembayaran tetap dilakukan, ini akan menjadi masalah. Kami sarankan pemerintah untuk lebih ketat dalam melakukan evaluasi," pungkas David.ADV
