Samarinda - Agenda Paripurna ke-48 DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti besarnya gelombang aspirasi masyarakat yang belum terselesaikan sepanjang tahun ini. Beragam isu yang disampaikan publik, mulai dari kerusakan infrastruktur, layanan pendidikan yang belum merata, persoalan kesehatan, hingga kebutuhan ekonomi, memperlihatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ruang aspirasi masyarakat terus hidup, namun respons terhadapnya masih memerlukan langkah nyata yang lebih kuat.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa setiap masukan yang diterima dewan tidak boleh hanya menjadi arsip. Ia menekankan bahwa DPRD memikul tanggung jawab untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti setiap aspirasi secara konkret dan terukur.
“Aspirasi masyarakat tidak boleh sekadar tercatat. Semuanya harus ditindaklanjuti, karena itu bahan dasar bagi kami menyusun arah kebijakan,” ujar Yenni, Senin (01/12/2025).
Yenni menambahkan bahwa mayoritas aspirasi yang masuk masih berkutat pada kebutuhan dasar masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus lebih serius memperkuat fondasi pembangunan di sektor-sektor penting.
“Keluhan yang paling sering muncul masih soal jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan. Ini menandakan prioritas pembangunan perlu diperhatikan kembali,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh komisi di DPRD telah diminta meningkatkan pengawasan terhadap program pemerintah daerah, terutama yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, masih terdapat program yang pelaksanaannya tidak maksimal dan membutuhkan evaluasi menyeluruh.
“Kami ingin setiap alokasi anggaran memberikan hasil yang jelas. Tidak boleh ada program yang berjalan setengah-setengah atau tidak berdampak,” tegasnya.
Yenni memastikan bahwa rangkuman aspirasi dan rekomendasi hasil Paripurna ke-48 akan segera disampaikan kepada pemerintah provinsi agar dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.
“Kami ingin proses ini menghasilkan perubahan nyata. Masyarakat menginginkan bukti, bukan hanya laporan,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)
