Komisi D DPRD Kutai Timur Pantau Program Pendidikan, Fokus pada Infrastruktur dan Beasiswa

Kutai Timur – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan program-program pendidikan berjalan efektif. Komisi D, yang membidangi pendidikan, akan menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan dalam waktu dekat untuk membahas beberapa program utama yang membutuhkan perhatian khusus.

Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfansyah, mengungkapkan bahwa ada sejumlah program yang perlu dipastikan pelaksanaannya. Selain itu, ada pula program yang sudah berjalan dengan baik namun harus dimaksimalkan lebih lanjut. Salah satunya adalah proyek pembangunan sekolah yang masih belum tuntas di beberapa lokasi.

"Kami akan bahas ini dengan Dinas Pendidikan. Terutama untuk bangunan sekolah di wilayah saya yang belum selesai. Permasalahannya apa, itu yang akan kami tanyakan," ujarnya.

Julfansyah, yang mewakili Daerah Pemilihan III yang meliputi Kecamatan Muara Ancalong, Muara Bengkal, Busang, Batu Ampar, dan Long Mesangat, mengatakan bahwa persoalan bangunan sekolah yang belum rampung ini bukan hanya terjadi di satu lokasi, melainkan di beberapa titik.

Selain infrastruktur, nasib para guru di Kutim juga menjadi perhatian Komisi D. Julfansyah menyebutkan bahwa ada rencana pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menurutnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan guru.

"Kesejahteraan guru saat ini sudah semakin baik, mungkin karena ada peningkatan penganggaran. Semoga rencana pengangkatan menjadi PPPK ini bisa terealisasi," jelas politisi Partai Golkar ini.

Program beasiswa bagi siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama juga mendapatkan sorotan. Menurut Julfansyah, program ini sangat baik untuk mendukung pendidikan di Kutim, tetapi penyalurannya harus lebih tepat sasaran agar benar-benar diterima oleh siswa yang membutuhkan.

"Program beasiswa ini sangat penting untuk dilanjutkan, namun harus tepat sasaran. Hanya mereka yang benar-benar layak yang seharusnya menerima," tegasnya.

Komisi D juga mendorong agar bantuan seragam gratis diberikan dalam bentuk seragam fisik, bukan uang tunai, untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai tujuan.

"Jika bantuan seragam diberikan dalam bentuk uang, ada risiko tidak digunakan untuk keperluan seragam. Jadi, bantuan ini sebaiknya berupa seragam langsung," imbuhnya.

Secara keseluruhan, Komisi D DPRD Kutim mendukung penuh program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Kutim, asalkan penerapannya dilakukan dengan tepat dan selalu dievaluasi.

"Kami akan terus mendalami pelaksanaan program-program ini bersama dinas terkait, terutama dalam beberapa hari ke depan," tutup Julfansyah.ADV