mediamasa.id - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Hassanuddin Mas’ud, menyuarakan keprihatinannya atasmaraknya kerusakan lingkungan di wilayah Kaltim yang diduga kuat disebabkan oleh aktivitas perusahaan yang tidakpatuh terhadap aturan lingkungan hidup. Ia menekankanbahwa kerusakan ini tak bisa lagi dibiarkan dan perlupenanganan serius dari pihak pemerintah, baik di tingkatprovinsi maupun pusat.

Menurut Hassanuddin, sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan besar sering kali menjalankan operasinya tanpamemperhatikan dampak lingkungan secara serius. Bahkan, beberapa di antaranya melakukan aktivitas tanpa izin lengkapatau melanggar ketentuan teknis yang ditetapkan dalamdokumen lingkungan seperti AMDAL (Analisis MengenaiDampak Lingkungan).

Politikus dari Partai Golkar ini menilai bahwa selama inipemerintah terlihat setengah hati dalam melakukanpengawasan dan penindakan terhadap pelaku perusakanlingkungan. Hal ini dinilainya berbahaya karena akanmemberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan nakal untukterus beroperasi tanpa rasa tanggung jawab terhadapkerusakan yang ditimbulkan.

Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap lingkunganhidup harus menjadi prioritas bersama, mengingat Kalimantan Timur adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan alamdan ekosistem yang sangat vital, baik bagi masyarakat lokalmaupun untuk keberlanjutan lingkungan global.

Hassanuddin juga menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan terus mendorong adanya langkah-langkah nyatadalam penegakan hukum lingkungan, termasuk mendorongaparat penegak hukum dan dinas lingkungan hidup agar tidakragu memberikan sanksi tegas, mulai dari administratif hinggapidana, kepada perusahaan yang terbukti melanggar.

“Jika dibiarkan, kerusakan lingkungan ini akan menimbulkanbencana ekologi yang justru merugikan masyarakat luas. Pemerintah harus hadir dan bertindak nyata, bukan hanyamenunggu laporan,” ujarnya tegas.