Samarinda - Minimnya jumlah sekolah menengah atas (SMA) di sejumlah kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Kebijakan zonasi membuat lulusan SMP kesulitan memilih sekolah, bahkan sebagian harus menempuh perjalanan cukup jauh karena wilayah tempat tinggal mereka belum memiliki SMA negeri. Situasi ini semakin mendesak seiring terus bertambahnya jumlah pelajar setiap tahun tanpa diimbangi pembangunan fasilitas baru.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat Kukar telah diterima langsung melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Mereka mengusulkan pembangunan unit sekolah baru hingga penegerian beberapa sekolah swasta. Ini bukan persoalan kecil, tetapi kebutuhan yang harus segera dijawab,” ujar Andi, Senin (01/12/2025).

Menurutnya, Komisi IV akan melakukan serangkaian penilaian untuk memastikan usulan tersebut layak diajukan ke tahapan berikutnya.

“Kami tegaskan bahwa syarat utama adalah lahan yang diusulkan harus clean and clear. Jika masih ada sengketa atau belum jelas statusnya, pembangunan tidak dapat diproses di Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Andi juga mengingatkan bahwa rencana pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“APBD 2026 mengalami pemangkasan, sehingga setiap program harus melalui proses rasionalisasi. Tidak semua bisa direalisasikan sekaligus dalam waktu dekat,” pungkasnya.(Adv/DprdKaltim)