Isu Anggaran Pokir Hilang Jadi Perhatian DPRD Kutim

Kutai Timur – Isu tentang hilangnya anggaran Pokok Pikiran (Pokir) dalam pemerintahan periode 2024-2029 mulai menjadi perhatian publik. Isu ini mencuat setelah sejumlah media menanyakan hal tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, dalam sebuah sesi wawancara.

Menanggapi pertanyaan tentang hilangnya anggaran Pokir, Jimmi menyatakan bahwa jika ada sesuatu yang dianggap hilang, seharusnya hal tersebut ditanyakan kepada pihak yang terakhir kali melihat atau terlibat.

“Jika barang ini hilang, tentu harus ditanyakan pada siapa yang terakhir melihatnya. Ada saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan,” ungkapnya.

Jimmi juga menekankan pentingnya memastikan kebenaran dari klaim tersebut, dengan merujuk pada pihak-pihak yang terlibat sebelumnya.

“Saya tidak bisa memastikan apakah barang ini benar-benar ada sebelumnya atau tidak. Kalau ada yang bisa membuktikan, itu pasti berasal dari periode sebelumnya,” tambah Jimmi.

Terkait pertanyaan lebih lanjut mengenai perubahan anggaran yang sudah disahkan, Jimmi menjelaskan bahwa perubahan tersebut hanya bisa dilakukan pada tahun berikutnya.

"Jika anggaran sudah diketok dan disahkan, tidak ada perubahan yang bisa dilakukan kecuali di tahun berikutnya," jelasnya.

Dengan penjelasan tersebut, Jimmi berharap agar pihak-pihak terkait dapat memberikan klarifikasi mengenai anggaran Pokir yang menjadi sorotan ini.ADV