Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menilai pembangunan infrastruktur di kawasan produktif masih jauh dari kebutuhan ideal. Ia menyebut kerusakan akses menuju sentra pertanian, perikanan, hingga jalur logistik desa telah menambah beban biaya bagi masyarakat dan menghambat perputaran ekonomi di daerah.
Firnadi menekankan bahwa perbaikan infrastruktur tersebut harus ditempatkan sebagai agenda utama pemerintah daerah karena berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi warga.
“Ketika akses jalan ke sentra pertanian rusak parah, petani terpaksa mengeluarkan biaya transportasi lebih besar. Ini bukan hanya merugikan petani, tapi juga berdampak pada stabilitas pasokan pangan,” ungkapnya, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, kondisi serupa masih terjadi di berbagai wilayah di Kutai Kartanegara, Paser, dan Berau. Namun, intervensi yang diberikan belum mampu menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.
“Kita harus berani menempatkan anggaran pada sektor yang betul-betul memberi dampak ekonomi. Jangan sampai program yang tidak mendesak malah lebih diutamakan,” sambungnya.
Firnadi meminta pemerintah melakukan pemetaan kembali terhadap wilayah produktif yang memerlukan penanganan cepat. Ia menegaskan bahwa masyarakat lokal harus menjadi sumber data utama karena mereka yang paling memahami kondisi lapangan.
“Siapa yang paling tahu daerah rusak? Tentu masyarakat di sana. Maka pelibatan mereka mutlak diperlukan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terus berdalih keterbatasan anggaran atau kendala teknis untuk menunda perbaikan yang berdampak langsung pada pendapatan warga. Keberanian memindahkan anggaran dari kegiatan yang kurang prioritas, menurutnya, menjadi kunci pemerataan pembangunan.
“Ini bukan soal besar atau kecilnya anggaran, tapi soal tepat atau tidak sasaran pembangunan tersebut,” jelasnya.
Firnadi memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawasi agar program strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat tidak terabaikan.
“Kita ingin pemerintah hadir di titik yang paling dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur produktif adalah fondasi ekonomi daerah, dan tidak boleh lagi diabaikan,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
