Samarinda – Potensi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat kembali menimbulkan kekhawatiran di Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai kebijakan tersebut berpotensi menahan laju pembangunan karena selama ini Kaltim sangat bergantung pada besaran dana transfer pusat.
Menurut Firnadi, stabilitas anggaran Kaltim dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp20–21 triliun. Jika terjadi pemangkasan hingga sekitar Rp6 triliun, maka banyak program yang direncanakan tidak dapat berjalan.
“Akan ada kegiatan yang tertunda bahkan dibatalkan. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa penurunan anggaran dapat menghambat pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian pemerintah pusat agar tidak merugikan daerah yang sedang berada pada fase percepatan pembangunan.
“Kita sedang dalam fase percepatan pembangunan, apalagi dengan adanya IKN. Pengurangan ini jelas akan memperlambat semuanya,” katanya.
Firnadi mengapresiasi respon masyarakat yang ikut menyampaikan keberatan melalui berbagai kanal aspirasi. Ia menilai dukungan publik tersebut menjadi modal bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam melakukan advokasi ke tingkat pusat.
“Masyarakat ikut bergerak, dan itu positif. Artinya, mereka juga memahami dampak jangka panjang dari pengurangan dana ini,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengimbau masyarakat agar tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Firnadi menilai cara penyampaian yang santun akan lebih berdampak dalam proses perjuangan kebijakan.
“Kita butuh kekuatan kolektif, tetapi harus dilakukan secara bermartabat. Itu akan memperbesar peluang perubahan,” jelasnya.
Ia memastikan DPRD Kaltim akan terus mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.
“Kami akan berjuang menggunakan seluruh saluran formal yang tersedia. Karena ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal masa depan pembangunan daerah,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
