DPRD Kutim Siapkan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Komisi D Fokus pada Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Kutai Timur – Dalam upaya pengawasan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kutim, yang menjadi mitra kerjanya. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfansyah, menyatakan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Ketua DPRD Kutim mengenai rencana ini, termasuk melibatkan mitra terkait di bidang kesehatan dan keagamaan. Menurutnya, terdapat banyak hal yang perlu dibenahi, terutama dalam sektor kesehata.

"Ketersediaan tenaga dokter masih sangat kurang. Masyarakat yang ingin berobat di puskesmas justru kerap dirujuk ke Samarinda. Ini jelas tidak maksimal," ujar Julfansyah.

Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama Komisi D. Banyak bangunan sekolah yang belum selesai dibangun, yang berdampak pada kualitas fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Julfansyah berencana mendiskusikan hal ini lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan.

"Kami akan bahas dengan dinas terkait. Saya sudah sampaikan hal ini kepada Ketua DPRD. Apalagi di daerah pemilihan saya ada beberapa bangunan sekolah yang belum rampung. Kami ingin tahu kendalanya," jelasnya.

Sebagai informasi, Julfansyah berasal dari Daerah Pemilihan III Kabupaten Kutai Timur, yang meliputi lima kecamatan: Muara Ancalong, Muara Bengkal, Busang, Batu Ampar, dan Long Mesangat.

Terkait nasib tenaga pendidik, Julfansyah menyebutkan adanya rencana pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berharap program ini dapat segera direalisasikan, karena peningkatan kesejahteraan guru di Kutim telah menunjukkan hasil positif.

"Saya melihat kesejahteraan guru sudah semakin baik. Mungkin karena anggaran untuk mereka sudah ditingkatkan," tutupnya.