DPRD Kutim Pastikan Pembayaran Proyek Sesuai Progres, Tegaskan Potensi Blacklist untuk Kontraktor yang Tak Menyelesaikan Pekerjaan

Kutai Timur – Isu mengenai ketidakcocokan pembayaran proyek pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dengan progres pekerjaan belakangan ini menjadi sorotan.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, memberikan penegasan bahwa pembayaran yang dilakukan pemerintah terhadap kontraktor tidak mungkin dilakukan tanpa mempertimbangkan progres yang tercatat di lapangan.

Dalam sebuah sesi wawancara, Jimmi menjelaskan bahwa setiap evaluasi pembayaran proyek harus didasarkan pada laporan progres yang jelas.

“Itu saya kira nggak mungkin terjadi. Evaluasi pembayaran itu harus disertai dengan laporan progres pekerjaan di lapangan,” ujarnya.

Jimmi menambahkan, jika ada informasi terkait ketidaksesuaian antara pembayaran dan realisasi proyek, hal tersebut perlu diverifikasi ulang pada sumber informasi tersebut.

“Tanya saja pada yang memberi informasi itu, apakah akurat atau tidak. Sampai saat ini, kami belum menerima laporan seperti itu. Semua pembayaran yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan progres,” tegasnya.

Selain itu, terkait isu mengenai kontraktor yang berpotensi di-blacklist, Jimmi menjelaskan bahwa istilah yang tepat adalah "potensi blacklist," bukan blacklist langsung. Menurutnya, kontraktor baru dapat di-blacklist setelah kontrak berakhir jika pekerjaan tidak diselesaikan sesuai kesepakatan.

“Blacklist itu baru bisa dilakukan setelah kontraknya selesai dan mereka tidak menyelesaikan pekerjaan, meski hanya ada satu rupiah yang tertunda. Saat ini, kita masih melihat progres kontraknya,” tambah Jimmi.

Jimmi memastikan bahwa pemerintah dan DPRD akan terus mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan dengan transparan dan sesuai prosedur, agar masyarakat Kutim mendapatkan hasil yang optimal.ADV