DPRD Kutim Klarifikasi Isu Pembayaran Proyek MYC yang Belum Sesuai Progres

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memperbaiki sistem pemerintahan dan membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi serta kesejahteraan sehari-hari.

Namun, salah satu isu yang belakangan ini mencuat adalah keterlambatan dalam penyelesaian beberapa proyek Multiyears Contract (MYC), yang hingga kini masih menjadi sorotan publik. Terkait hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, memberikan klarifikasi dalam sebuah sesi wawancara.

Jimmi menjelaskan bahwa proyek MYC yang belum mencapai target progres akan dibayar sesuai dengan presentase capaian pembangunan yang berhasil direalisasikan di lapangan.

“Ada sekitar 19 atau 20 pekerjaan MYC, dan pembayaran akan disesuaikan dengan progres penyelesaian proyek tersebut,” katanya.

Menanggapi isu yang beredar mengenai pembayaran proyek yang belum mencapai 20% namun sudah dibayarkan sebesar 60%, Jimmi menegaskan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi.

“Evaluasi pembayaran proyek harus disertai laporan progres yang akurat. Tidak mungkin ada pembayaran tanpa dasar laporan yang jelas,” tegasnya.

Jimmi juga menanggapi informasi yang beredar tersebut, dengan menyarankan pihak yang menyampaikan isu untuk memberikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jika ada informasi seperti itu, mintalah pertanggungjawaban dan pembuktian dari sumbernya. Kami sendiri belum menerima laporan seperti itu,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya proses transparansi dan evaluasi dalam setiap proyek yang dilaksanakan, dan memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang tercatat.

"Semua pembayaran harus sesuai dengan progres yang ada," pungkas Jimmi.ADV