mediamasa.id - Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan inspeksi langsung di beberapa titik

crossing tambang batu bara pada Jalan Poros Sangatta–Bengalon, Kutai Timur. Kunjungan ini

merespons aduan warga terkait truk tambang yang memanfaatkan jalan umum untuk kegiatan hauling,

yang dinilai mengganggu dan berpotensi merusak infrastruktur jalan.

Ketua Komisi III, Abdulloh, menegaskan bahwa perusahaan seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan

PT Indexim Coalindo harus mengambil tanggung jawab dengan membangun fasilitas alternatif seperti

flyover atau underpass. Hal ini agar lalu lintas tambang tidak mengganggu pengguna jalan umum.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD, Salehuddin, menjelaskan bahwa pemanfaatan jalan negara,

provinsi, maupun kabupaten oleh kendaraan tambang bertonase berat, selain ilegal, juga merusak

struktur jalan dan membahayakan pengemudi lain. Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 91 UU

No. 3/2020 menegaskan setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan tambang sendiri.

Para anggota dewan menyerukan penegakan terhadap Peraturan Gubernur Kaltim No. 37/2011 dan

Perda No. 10/2012 (atau revisi Perda No. 8/2016) yang mengharuskan pembangunan hauling road oleh

perusahaan tambang tidak hanya larangan lewat jalan umum, tetapi juga kewajiban perbaikan dan

reklamasi infrastruktur tambang serta optimalisasi CSR.

Secara ringkas, DPRD menuntut:

1. Stop hauling di jalan umum – langsung hentikan aktivitas di jalan publik.

2. Bangun infrastruktur sendiri – flyover, underpass, atau jalan tambang khusus.

3. Penegakan hukum tegak – inti dari Perda/Pergub diterapkan tanpa kompromi.

4. Audit CSR & reklamasi – perusahaan harus menunjukkan dampak positif yang nyata untuk

masyarakat dan lingkungan