mediamasa.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan PemerintahProvinsi agar lebih cermat dan matang dalam merancanganggaran untuk berbagai program pelayanan gratis yang digulirkan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan menyusulkekhawatiran terkait kesiapan teknis dan keuangan dalampelaksanaan program-program tersebut di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menekankanpentingnya perencanaan yang tepat agar program-program gratis seperti layanan kesehatan, pendidikan, hingga subsiditransportasi benar-benar bisa terealisasi dengan baik dan tidakmenimbulkan beban fiskal di kemudian hari.

“Kami mengapresiasi program-program gratis yang diluncurkan, tapi harus didukung dengan perencanaananggaran yang realistis dan pelaksanaan yang terukur,” ujarSalehuddin.

Ia mencontohkan bahwa selama ini beberapa program bantuankerap kali menemui kendala teknis, seperti keterlambatanpencairan dana atau ketidaksesuaian data penerima manfaat. Menurutnya, hal ini bisa dicegah jika perencanaan dilakukansecara menyeluruh sejak awal.

Salehuddin juga mengingatkan bahwa keberlanjutan program-program tersebut sangat tergantung pada kemampuan fiskaldaerah. Oleh karena itu, Pemprov diminta untuk benar-benarmengkaji aspek pembiayaan jangka menengah dan panjangsebelum memutuskan menjalankan program layanan gratis dalam skala besar.

“Jangan sampai program yang niatnya baik justru tidak bisaberjalan optimal karena perencanaan anggarannya lemah,” tambahnya.

DPRD Kaltim, lanjutnya, siap mendukung setiap inisiatifpemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun dalamkoridor tata kelola keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan. Ia juga menyarankan agar Pemprov lebih aktifmelibatkan DPRD sejak tahap perencanaan agar terciptasinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif.

Penekanan ini menjadi penting di tengah harapan besarmasyarakat terhadap program-program gratis yang dijanjikanoleh pemerintah daerah, yang tentu memerlukan kesiapananggaran, sumber daya, dan sistem pendukung yang baik agar tidak menimbulkan kekecewaan publik.