mediamasa.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengkritik keras metode

tambal sulam yang masih diterapkan dalam proyek perbaikan jalan nasional di wilayah

tersebut. Menurutnya, pendekatan parsial ini tidak efektif dan justru memperburuk kualitas

infrastruktur, khususnya di jalur vital Barong Tongkok–Mentiwan yang menghubungkan Kutai

Barat dan Mahakam Ulu.

Ekti menilai bahwa perbaikan yang dilakukan hanya di titik-titik tertentu sesuai Rencana

Anggaran Biaya (RAB) tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di wilayah

pedalaman. Hal ini menyebabkan jalan cepat rusak kembali dan tidak pernah benar-benar pulih.

Sebagai solusi, Ekti mendorong pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan

Nasional (BBPJN) untuk mengubah strategi menjadi sistem kontrak multiyears. Dengan

pendekatan ini, proyek bisa direncanakan secara bertahap namun berkelanjutan, tidak

bergantung pada anggaran tahunan yang seringkali terbatas.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk penanganan ruas

Barong Tongkok–Mentiwan, yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada pertengahan 2025

hingga 2027. Ekti menekankan bahwa ruas jalan tersebut sangat vital karena menjadi satu-

satunya jalur penghubung antardaerah di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang tidak

memiliki akses jalan provinsi. Karena itu, jalan nasional menjadi satu-satunya andalan warga

dalam mendukung mobilitas dan distribusi logistik.

Selain jalur utama Barong Tongkok–Mentiwan, sejumlah ruas lain seperti Simpang Blusu,

Simpang Damai, SP1–Muara Gusi, hingga Muara Gusi–Simpang Kalteng juga diusulkan

masuk dalam skema penanganan nasional. Namun Ekti menegaskan bahwa fokus utama harus

tetap pada jalur penghubung utama di pedalaman.

Ekti berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan ini di tingkat provinsi dan mendorong

pemerintah pusat agar memberikan perhatian penuh terhadap kondisi infrastruktur dasar di

wilayah-wilayah tertinggal. “Ini soal keadilan pembangunan. Jangan biarkan masyarakat

pedalaman terus tertinggal hanya karena infrastruktur tak kunjung layak,” tutupnya.