Samarinda - Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar sekitar Rp6 triliun memaksa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Timur menyesuaikan program dan kegiatan. Rasionalisasi anggaran ini berdampak pada tertundanya beberapa proyek pembangunan dan program prioritas yang sebelumnya telah dijanjikan melalui reses.

Akibatnya, hampir semua sektor mengalami pengurangan alokasi, sehingga banyak rencana kegiatan harus direvisi agar sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran tidak bisa dihindari dan sudah mencakup seluruh program, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.

“Hampir semua kegiatan terkena rasionalisasi. Kami mohon maaf karena semua pokir anggota dewan harus disesuaikan,” ujarnya, Selasa (02/12/2025).

Subandi menegaskan bahwa keterlambatan sejumlah program merupakan konsekuensi langsung dari pemangkasan anggaran tersebut. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang sebelumnya telah menerima janji pembangunan melalui reses, karena beberapa program harus ditunda sementara.

“Saya sampaikan kepada masyarakat, program yang sebelumnya kami janjikan melalui reses memang harus tertunda akibat pengurangan anggaran,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa situasi ini tidak hanya terjadi di satu OPD, tetapi meluas ke seluruh sektor.

“Di semua OPD, di semua sektor, terjadi penyesuaian dan rasionalisasi,” tutup Subandi.

Meski begitu, ia berharap masyarakat dapat memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah dan tetap menaruh kepercayaan bahwa program-program prioritas akan terus diupayakan sesuai kemampuan anggaran.(Adv/DprdKaltim)