Bawaslu Penajam Paser Utara Tegaskan Komitmen Tinggi Jaga Integritas Pemilu 2024

Penajam – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semakin memperkuat citra sebagai lembaga yang berkomitmen menjaga integritas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Selama masa kampanye yang sudah berlangsung sepekan, Bawaslu PPU mengklaim belum ada temuan pelanggaran yang signifikan, baik dari pasangan calon (paslon) maupun tim kampanye.

Ketua Bawaslu PPU, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa kinerja pengawasan terus diperketat demi memastikan Pemilu berlangsung dengan adil dan tertib. 

"Hingga saat ini, kami belum mendeteksi adanya pelanggaran serius. Ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan yang kami jalankan efektif," ujar Khozin, Rabu (03/10/2024).

Bawaslu PPU tidak hanya fokus pada pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan. 

Khozin menjelaskan bahwa Bawaslu aktif memberikan edukasi terkait aturan kampanye, baik kepada paslon maupun masyarakat. Potensi pelanggaran seperti kesalahan administratif atau pelanggaran yang mengarah pada pidana, seperti keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis, terus diawasi dengan cermat.

Menurut Khozin, beberapa bentuk pelanggaran administrasi yang kerap terjadi antara lain tim kampanye yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan KPU. 

"Kami tekankan bahwa segala prosedur administratif harus dipatuhi, termasuk pendaftaran tim kampanye dan pemasangan APK yang sesuai ketentuan," jelasnya.

Bawaslu juga memantau ketat kegiatan kampanye yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Setiap kampanye tatap muka wajib melaporkan kegiatan tersebut ke pihak berwenang, seperti Polres PPU. Jika tidak, kegiatan tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. 

Selain itu, keterlibatan ASN, TNI, Polri, dan aparatur desa dalam politik praktis juga menjadi fokus pengawasan, mengingat regulasi tegas yang mengharuskan mereka bersikap netral.

"Kami tidak akan segan memproses pihak-pihak yang melanggar aturan, terutama yang terkait dengan netralitas. Ini penting untuk menjaga kredibilitas dan keadilan dalam Pilkada," tegas Khozin.

Dengan kinerja yang terukur dan pengawasan yang sistematis, Bawaslu PPU ingin memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan lancar, tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran. Lembaga ini berharap kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat terus terjaga, sekaligus menegaskan bahwa Bawaslu siap untuk mengambil tindakan tegas jika diperlukan.