Aturan Ketat untuk Angkutan CPO untuk Menjaga Jalan Diusulkan oleh Komisi III DPRD Kaltim

mediamasa.id- M. Udin, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, mengusulkan penegasan tonase minimum untuk kendaraan yang mengangkut crude palm oil (CPO). Ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi pada jalan provinsi yang sedang diperbaiki.

Dia menekankan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperbaiki jalan provinsi, terutama jalan raya Kelay di Kabupaten Berau, dan menekankan pentingnya mempertahankan kualitas jalan tersebut, Jumat (27/10/2023).

Menurutnya, jalan yang menghubungkan Kutai Timur ke Berau telah mengalami kerusakan berulang kali karena truk pengangkut CPO yang membawa beban yang melebihi kapasitasnya. “Dana provinsi telah dialokasikan berulang kali untuk memperbaiki jalan ini, namun kerusakan kembali terjadi dalam waktu singkat karena banyaknya truk yang melebihi beban di jalan tersebut,” katanya.

M. Udin menekankan bahwa pengusaha CPO harus berkomitmen untuk mencegah kerusakan jalan, dan dia menekankan bahwa kerusakan terbesar terjadi di turunan dan tanjakan, di mana tumpahan minyak CPO di aspal dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini mengingatkan agar proyek pemantapan jalan provinsi tidak terjadi lagi. Dia juga menekankan kebutuhan perbaikan jalan tambahan yang harus diperhatikan.

Menurutnya, regulasi penggunaan jalan umum untuk angkutan TBS/CPO harus lebih tegas, termasuk persyaratan izin penggunaan jalan bagi perusahaan yang menggunakan jalan umum. Tonase muatan juga harus sesuai dengan kelas jalan, dan angkutan TBS/CPO yang tidak memiliki izin harus diperiksa secara berkala.

M. Udin mengapresiasi rencana Kementerian Perhubungan untuk membatasi tonase truk barang yang diangkut, dan dia juga menyarankan agar peraturan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dia mengusulkan agar perusahaan membuat jalur khusus untuk kendaraan pengangkut CPO dan membatasi lintasan agar tidak terlalu padat pada saat yang sama.

Dia juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada infrastruktur di pesisir yang masih perlu diperbaiki.

Dia menambahkan, "Infrastruktur pesisir juga penting untuk mendukung sektor pariwisata dan perikanan."

Ditambahkan bahwa meskipun pemerintah daerah dan provinsi melakukan upaya untuk memperbaiki hal-hal, kemajuan daerah membutuhkan kerja sama antara semua pihak. M. Udin berharap masyarakat dapat menikmati fasilitas publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan perbaikan infrastruktur. (Adv/zeq)