Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi penurunan signifikan pada kapasitas fiskal di APBD 2026. Meskipun nilai anggaran disepakati di kisaran Rp15 triliun, realisasi anggaran yang dapat digunakan berkurang hampir Rp6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk melakukan penataan kembali belanja daerah tanpa mengorbankan agenda pembangunan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menilai situasi tersebut sebagai ujian bagi kedewasaan tata kelola anggaran daerah. Ia mengatakan bahwa turunnya ruang fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kebutuhan publik yang mendesak.
Hamas menegaskan, penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan pendekatan yang terukur, memastikan program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Sektor pendidikan, yang selama ini menjadi tulang punggung peningkatan indeks pembangunan manusia, disebutnya sebagai bagian yang tidak boleh mengalami pemangkasan signifikan.
“Pembangunan tetap jalan, hanya perlu dipusatkan pada sektor-sektor strategis. Pendidikan itu wajib karena sangat menentukan kualitas SDM,” ujarnya usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-47, Minggu malam (30/11/2025).
Ia menambahkan, komitmen pemerintah terhadap peningkatan SDM harus terus dijaga, terutama dengan adanya agenda-agenda daerah yang menuntut kesiapan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan dipastikan tetap kuat meski ruang fiskal mengecil.
Selain itu, Hamas memastikan bahwa program prioritas gubernur tetap dipertahankan. Program seperti Gratispol dan Jospol disebutnya tetap dijalankan dengan penyesuaian yang proporsional, tanpa mengurangi substansi layanan yang ditujukan kepada masyarakat.
“Program gubernur seperti Gratispol dan Jospol tetap dilaksanakan. Walaupun anggaran turun, komitmen pemerintah untuk menjaga layanan dasar tidak berubah,” tegasnya.
Sementara itu, terkait besaran bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten dan kota pada APBD 2026, Hamas mengaku masih menunggu data resmi dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Untuk angkanya saya belum mendapatkan informasinya,” tutup Hamas dengan singkat.(Adv/DPRDKaltim)
